Pemprov Malut Perkuat Pengawasan Keuangan Daerah: MoU dengan BPKP RI Jadi Kunci!
Jakarta, Kompas Nasional – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (BPKP RI). Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Penandatanganan MoU secara resmi dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Setya Nugraha, di Kantor Pusat BPKP RI, Jalan Pramuka, Rawamangun, Jakarta Timur, pada Rabu (30/7/2025). Acara ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Malut dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Fokus Kerjasama: Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas
MoU ini mencakup beberapa poin penting, di antaranya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang keuangan, serta penerapan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern dan efisien. BPKP RI akan memberikan dukungan teknis dan pelatihan kepada aparatur Pemprov Malut dalam hal pengawasan internal dan eksternal, serta audit kinerja.
“Kerjasama ini sangat penting bagi kami. Dengan dukungan dari BPKP RI, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memastikan anggaran digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat,” ujar Gubernur Sherly Tjoanda dalam sambutannya.
Setya Nugraha menyambut baik kerjasama ini dan menekankan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah. “BPKP RI siap mendukung Pemprov Malut dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Pengawasan yang efektif akan membantu mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.
Dampak Positif bagi Masyarakat Maluku Utara
Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat Maluku Utara. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, anggaran dapat dialokasikan secara tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi mengenai anggaran daerah dan memberikan masukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
Langkah Konkret Selanjutnya
Setelah penandatanganan MoU, kedua belah pihak akan segera menyusun rencana kerja yang lebih detail. Rencana kerja ini akan mengatur tahapan-tahapan pelaksanaan kerjasama, termasuk jadwal pelatihan, pengawasan, dan evaluasi. Pemprov Malut juga akan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama dengan BPKP RI.
Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Malut untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan dukungan dari BPKP RI, Pemprov Malut optimis dapat mencapai tujuan tersebut dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Maluku Utara.
