AnySelected

Kemenag Tanggapi Catatan Komisi VIII DPR RI Soal Laporan Keuangan Haji 2016: Dana Investasi Syariah Jadi Sorotan

kumparan

Jakarta, IDN Times – Kementerian Agama (Kemenag) baru-baru ini menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membahas Laporan Keuangan Perjalanan Ibadah Haji (LK-PIH) Tahun 1437 H/2016 M. RDP ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan LK-PIH oleh Komisi VIII yang menghasilkan beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti.

Dalam RDP tersebut, Komisi VIII DPR RI menyampaikan tujuh catatan krusial terkait LK-PIH 2016. Catatan-catatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan haji, serta memastikan dana haji dikelola secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah terkait investasi dana haji jangka panjang. Komisi VIII mencatat bahwa terdapat investasi dana haji sebesar USD 10.000.000 yang ditempatkan pada Surat Utang Negara (SUN) FR-001. Mengingat SUN FR-001 telah mencapai jatuh tempo, Komisi VIII menekankan pentingnya pemindahan dana tersebut ke investasi instrumen syariah sesegera mungkin.

“Kami mendorong Kemenag untuk segera melakukan pemindahan dana tersebut ke instrumen investasi syariah yang lebih aman dan sesuai dengan fatwa-fatwa yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji,” ujar salah seorang anggota Komisi VIII DPR RI dalam RDP tersebut.

Selain isu investasi, Komisi VIII juga menyoroti beberapa aspek lain dalam LK-PIH 2016, seperti pengelolaan biaya haji, penanganan masalah kesehatan jamaah haji, serta peningkatan pelayanan kepada jamaah haji di Tanah Suci. Kemenag menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan dari Komisi VIII secara serius dan transparan.

Kemenag juga menjelaskan bahwa mereka terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji, termasuk dengan melakukan diversifikasi investasi ke berbagai instrumen syariah yang memiliki potensi keuntungan yang lebih baik. Upaya ini dilakukan untuk memastikan dana haji dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penyelenggaraan ibadah haji di masa depan.

RDP antara Kemenag dan Komisi VIII DPR RI ini diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan haji. Dengan adanya tindak lanjut yang efektif terhadap catatan-catatan dari Komisi VIII, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji akan semakin meningkat.

(Sumber: berbagai media)