AnySelected

Koperasi Merah Putih Macet: Ratusan di Daerah Belum Beroperasi, Modal Jadi Penghambat Utama!

Kompas Regional

Belum Beroperasi Setelah Diresmikan? Ratusan Koperasi Merah Putih (KPM) di berbagai daerah mengalami nasib serupa: belum dapat beroperasi secara optimal meski telah diresmikan. Ironisnya, masalah utama yang menghambat adalah ketersediaan modal. Artikel ini akan mengupas tuntas penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, dan solusi yang mungkin untuk menyelamatkan KPM dan memberdayakan ekonomi masyarakat di pelosok negeri.

Diresmikan dengan Harapan, Kenyataan Mengecewakan
Pada Senin, 21 Juli 2025, ratusan Koperasi Merah Putih secara resmi diresmikan oleh pemerintah dengan harapan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di daerah-daerah tertinggal. KPM diharapkan dapat menyediakan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Banyak KPM yang justru terkatung-katung, belum mampu menjalankan roda bisnisnya.

Modal: Akar Masalah yang Harus Diatasi
Hasil investigasi dan wawancara dengan berbagai pihak mengungkapkan bahwa masalah modal adalah akar permasalahan utama. Sejumlah KPM mengaku kesulitan mengakses permodalan awal yang cukup untuk memulai operasional. Proses pengajuan pinjaman ke bank juga dinilai rumit dan membutuhkan persyaratan yang memberatkan. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan bisnis juga menjadi kendala bagi pengelola KPM.

Dampak Negatif yang Dirasakan Masyarakat
Kegagalan KPM untuk beroperasi berdampak negatif bagi masyarakat. UMKM kesulitan mendapatkan akses pembiayaan, pertumbuhan ekonomi daerah melambat, dan harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pupus. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap KPM juga mulai terkikis.

Solusi yang Mungkin untuk Kemajuan KPM
Untuk menyelamatkan KPM dan mewujudkan tujuan awalnya, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut beberapa solusi yang mungkin:

• Peningkatan Akses PerModalan: Pemerintah perlu mempermudah akses permodalan bagi KPM, baik melalui program pinjaman khusus, subsidi bunga, maupun kemudahan persyaratan pengajuan.
• Pelatihan Pengelola KPM: Pengelola KPM perlu mendapatkan pelatihan intensif tentang pengelolaan keuangan, bisnis, dan pemasaran.
• Penguatan Kapasitas UMKM: UMKM perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.
• Pengawasan dan Evaluasi: Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja KPM untuk memastikan efektivitas program.
• Kerjasama dengan Sektor Swasta: KPM dapat menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk mendapatkan dukungan finansial dan teknis.